JAGABALI.COM DENPASAR - Bertempat di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkumham Bali, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Jamaruli Manihuruk mengikuti secara virtual peluncuran Permenkumham No . 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Edward O.S Hiariej, S.H, M.Hum . Senin, 7 Februari 2022
Hadir juga pada kesempatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Constantinus Kristomo, Kepala Bidang Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Subbidang Pemajuan HAM dan JFU di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Dalam Laporannya, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi menyampaikan bahwa Permenkumham No. 27 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik berbasis HAM merupakan tindak lanjut perubahan dari Permenkumham No 27 Tahun 2018 yang telah dilaksakanan selama hampir 4 tahun,.
Sehingga perlu dilakukan perubahan serta penyempurnaan dalam Permenkumham tersebut. Beliau berharap dengan adanya Permenkumham No. 2 Tahun 2022 yang baru ini, seluruh Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dapat mengimplementasikan Layanan Publik berbasis HAM secara keseluruhan.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Edward Hiariej pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Permenkumham No 2 Tahun 2022 Tentang P2HAM ditetapkan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peinsip-prinsip HAM.
Nantinya pelayanan publik yang diselenggarakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan layanan yang adil sesuai kebutuhan bagi semua elemen masyarakat penerima layanan termasuk penyandang Disabilitas, Lansia, Perempuan dan Balita/Anak-anak dengan menyediakan kursi roda, jalan landau, lantai pemandu (guiding block), toilet disabilitas dan ruang tunggu khusus serta petugas yang selalu siaga.
Humas